JAKARTA, CS – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia yang kini menembus lebih dari 100 dolar AS per barel. Kondisi tersebut mulai memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak.
Kenaikan harga terjadi setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran pada akhir Februari 2026. Operasi militer yang disebut Gedung Putih sebagai Operasi Epic Fury tersebut memicu respons militer Iran dan meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Situasi ini turut memengaruhi jalur distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi jalur pengiriman sekitar seperlima minyak mentah dunia. Gangguan terhadap kapal tanker di wilayah tersebut membuat pasar energi bereaksi cepat.
Minyak mentah acuan global Brent Crude Oil sempat menyentuh 119,50 dolar AS per barel pada 9 Maret 2026, level tertinggi sejak 2022. Hingga 15 Maret, harga masih bertahan di kisaran 103 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang dipatok sekitar 70 dolar AS per barel.
Lonjakan harga energi juga berdampak pada sektor transportasi udara. Kenaikan harga bahan bakar jet yang menjadi komponen besar biaya operasional maskapai membuat sejumlah perusahaan penerbangan internasional mulai menaikkan tarif tiket serta menambah biaya tambahan bahan bakar.
Maskapai seperti Qantas Airways, Air New Zealand, Scandinavian Airlines, dan Air India dilaporkan telah melakukan penyesuaian harga sejak awal Maret menyusul kenaikan tajam harga energi.
Bagi Indonesia, dampak kenaikan harga minyak dinilai cukup signifikan karena negara ini masih mengimpor sekitar satu juta barel minyak per hari. Pemerintah menyebut setiap kenaikan satu dolar AS pada harga minyak mentah Indonesia berpotensi menambah beban belanja negara secara signifikan, sementara peningkatan penerimaan negara tidak sebanding.
Kondisi tersebut berisiko memperlebar defisit anggaran apabila harga minyak dunia bertahan tinggi dalam waktu lama. Sejumlah pengamat ekonomi pun mendorong pemerintah segera menyiapkan langkah antisipasi, termasuk penyesuaian kebijakan fiskal maupun realokasi anggaran.
Para analis memperkirakan tekanan terhadap pasar energi global masih akan berlangsung selama ketegangan di Timur Tengah belum mereda, terutama jika gangguan distribusi minyak di Selat Hormuz terus berlanjut. *
