PALU, CS – Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengungkap besarnya dampak konflik agraria terhadap masyarakat dan keuangan daerah.
Selain memicu sengketa di 103 desa, persoalan tata kelola pertanahan diperkirakan menyebabkan potensi kerugian daerah hingga Rp400 miliar setiap tahun.
Data tersebut dipaparkan Ketua Harian Satgas PKA Sulteng, Eva Susanti Bande, saat menerima kunjungan tim Conflict Resolution Unit (CRU) bersama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri di Sekretariat Satgas PKA, Senin (27/7/2026).
Eva menjelaskan, hingga Maret 2026, Satgas PKA mencatat konflik agraria tersebar di 103 desa dengan luas lahan bersengketa mencapai 21.107,6 hektare dan berdampak terhadap sedikitnya 9.094 kepala keluarga.
“Konflik agraria tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga menggerus penerimaan daerah dan menghambat kepastian hukum atas penguasaan lahan,” ujarnya.
Kabupaten Morowali Utara menjadi daerah dengan jumlah konflik terbanyak, yakni 21 kasus. Selanjutnya Morowali delapan kasus, Kota Palu tujuh kasus, Donggala lima kasus, Poso empat kasus, Tolitoli dua kasus, serta Buol dan Tojo Una-Una masing-masing satu kasus.
Menurut Eva, persoalan terbesar berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya perusahaan yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Berdasarkan pendataan Satgas PKA, sebanyak 43 dari 61 perusahaan sawit di Sulawesi Tengah atau sekitar 70 persen masih beroperasi tanpa HGU.
Ia menegaskan, perusahaan yang tidak mengantongi HGU tidak memiliki dasar hukum untuk mengusahakan lahan negara maupun tanah adat.
“Tanpa HGU, korporasi tidak memiliki legitimasi hukum untuk menanam, memanen maupun menguasai hasil produksi di atas lahan tersebut,” tegasnya.
Selain memicu konflik sosial, kondisi itu juga berdampak pada hilangnya potensi penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan serta retribusi yang nilainya diperkirakan mencapai Rp400 miliar setiap tahun.
Di sisi lain, Satgas PKA juga mencatat sekitar 11.656 hektare kebun plasma yang menjadi hak masyarakat belum direalisasikan oleh tiga perusahaan, yakni PT KLS, PT TEN, dan PT CMP. Akibatnya, potensi pendapatan petani diperkirakan mencapai Rp256 miliar hingga Rp279 miliar per tahun belum dapat dinikmati masyarakat.
Eva menegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen menata kembali tata kelola agraria agar memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin hak-hak masyarakat.
“Nilai ekonomi industri ekstraktif tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang harus ditanggung masyarakat,” katanya mengutip komitmen Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
Sementara itu, Ditjen Polpum Kemendagri menilai pembentukan Satgas PKA Sulawesi Tengah merupakan terobosan pertama di Indonesia dalam penanganan konflik agraria.
“Kehadiran PKA sangat bagus, sebuah goodwill dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyelesaikan konflik agraria. Sebagai yang pertama di Indonesia, ini patut diapresiasi,” kata perwakilan Ditjen Polpum Kemendagri, Febry Joko Arianto.
Menurut Febry, Kemendagri berencana mengundang Gubernur Sulawesi Tengah ke Jakarta untuk memaparkan konsep pembentukan Satgas PKA sebagai bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah lain.
Senada dengan itu, perwakilan Conflict Resolution Unit (CRU), Agus Pranata, mengatakan pengalaman Satgas PKA Sulawesi Tengah akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam memperkuat kebijakan penyelesaian konflik agraria.
Ia memastikan berbagai kendala teknis yang dihadapi Satgas PKA selama menangani sengketa lahan akan dibawa ke forum koordinasi di tingkat nasional agar dapat dicarikan solusi bersama. *
