JAKARTA, CS – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah melakukan kajian secara komprehensif sebelum merealisasikan rencana pemberian izin kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk mengelola pabrik crude palm oil (CPO).
Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat bagi industri kelapa sawit, masyarakat, dan perekonomian nasional.
Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI, Mochamad Husni, menegaskan asosiasi pada prinsipnya mendukung berbagai strategi dan kebijakan pemerintah di sektor perkebunan sawit. Namun, ia berharap setiap kebijakan didasarkan pada analisis yang matang sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang.
“Harapan dari kita cuma ingin pemerintah melakukan kajian yang lebih mendalam terlebih dahulu supaya efeknya nanti baik buat industri maupun masyarakat dan perekonomian Indonesia,” ujar Husni.
Menurutnya, GAPKI tidak dalam posisi menolak rencana pemerintah yang melibatkan Kopdes Merah Putih dalam pengelolaan pabrik CPO. Sebaliknya, asosiasi berharap seluruh aspek yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan.
Kajian tersebut, kata dia, perlu mencakup berbagai aspek, mulai dari mekanisme pelaksanaan, kelayakan usaha, kesiapan sumber daya manusia, hingga dampaknya terhadap keberlangsungan industri kelapa sawit nasional.
Husni menilai penyusunan kebijakan yang berbasis kajian komprehensif akan menjadi fondasi penting agar implementasinya berjalan efektif serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap apa pun yang menjadi concern dan strategi dari pemerintah pasti akan didukung. Cuma harapan dari asosiasi supaya kajiannya dibuat lebih matang dan lebih detail dulu, supaya ketika diputuskan itu sudah komprehensif kebijakannya,” katanya.
Selain menyoroti rencana pengelolaan pabrik CPO oleh Kopdes Merah Putih, GAPKI juga memberikan perhatian terhadap implementasi program biodiesel B50 yang tengah disiapkan pemerintah.
Menurut Husni, sikap asosiasi terhadap program B50 tidak berbeda dengan kebijakan Kopdes Merah Putih. GAPKI mendukung arah kebijakan pemerintah sepanjang proses penyusunannya didahului dengan kajian yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin timbul, baik terhadap industri maupun perekonomian nasional.
“Prinsipnya sama seperti soal Kopdes. Apa pun yang diinginkan pemerintah dengan strategi dan pemikirannya, asosiasi pasti dukung. Dengan catatan, kita coba dorong pemerintah maupun para pengambil keputusan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif terlebih dahulu. Jadi kalau sudah ditentukan dan ditetapkan, ya sudah, kita pasti akan dukung,” tegasnya.
GAPKI berharap setiap kebijakan strategis di sektor kelapa sawit dapat disusun secara terukur dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, implementasi kebijakan diharapkan mampu memperkuat daya saing industri sawit nasional sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.*
Sumber: jawapos.com
