JAKARTA, CS – Pemerintah bersiap mengalihkan penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan proses penyerahan tersebut ditargetkan berlangsung pada pertengahan September 2026. Penyerahan akan dilakukan langsung oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.
“Kita tunggu nanti pertengahan bulan ini. Pak Dony akan menyerahkan (utang dan pengelolaan Whoosh) ke saya,” kata Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah dan Danantara masih membahas skema pengalihan utang serta pengelolaan proyek Whoosh. Karena itu, pemerintah belum mengumumkan secara rinci mekanisme yang akan digunakan untuk menangani kewajiban tersebut.
Meski demikian, Purbaya memastikan persiapan pengalihan sudah dilakukan. Termasuk kemungkinan melibatkan Badan Layanan Umum (BLU) atau Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah Kemenkeu.
“Belum, lagi digodok dan belum bisa diumumkan sekarang, tapi udah siap semua,” ujarnya.
Sebelumnya, Purbaya menyatakan Kemenkeu akan mengambil alih penanganan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan pengelola Whoosh. Pemerintah juga berencana mengambil alih 60 persen saham KCIC yang saat ini berada dalam penguasaan konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Adapun 40 persen saham lainnya tetap dimiliki konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co.
Purbaya sebelumnya mengatakan pengalihan tersebut ditargetkan selesai pada pertengahan September. Pemerintah juga menyebut penanganan utang Whoosh tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung.
Utang tersebut nantinya akan ditangani melalui SMV di bawah Kemenkeu. Pemerintah masih mengkaji SMV yang paling tepat untuk menjalankan skema tersebut.
“SMV kan punya untung juga kan, sebagian kita biarkan ke situ keuntungannya. Kira-kira begitu gambaran kasarnya,” kata Purbaya.
Dengan demikian, fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan skema kelembagaan dan pembiayaan sebelum pengalihan resmi dilakukan. Pemerintah menargetkan proses tersebut mulai jelas pada pertengahan September 2026.*
