NTT, CS – Pemerintah Indonesia langsung menginstruksikan langkah darurat guna mengatasi dampak bencana gempa bumi berkekuatan M 7,7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (15/8/2026). Langkah awal berfokus penuh pada evakuasi para korban, penyaluran bantuan, pembukaan jalur yang terputus, serta pemulihan konektivitas dan layanan dasar masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengonfirmasi bahwa sejumlah pejabat kementerian telah dikirim langsung ke Labuan Bajo dan Maumere. Kehadiran para pejabat pusat ini bertujuan untuk memastikan seluruh penanganan tanggap darurat di lapangan berjalan lancar. Puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden juga telah siap didistribusikan.
“Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan. Akses menuju wilayah terdampak juga harus segera dipastikan agar proses penanganan darurat tidak terhambat,” tegas AHY melalui siaran pers pada Minggu (16/8/2026).
Untuk mendukung kelancaran distribusi logistik, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT mendistribusikan alat berat seperti loader dan excavator. Alat-alat tersebut dikerahkan untuk membersihkan 12 titik tanah longsor yang menutup akses transportasi vital, termasuk di ruas Ruteng-KM 210 hingga Aegela-Batas Kota Ende.
Pemulihan sarana air bersih juga menjadi fokus penanganan cepat di lokasi bencana. Pemeriksaan awal menunjukkan infrastruktur utama seperti Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay relatif aman secara visual. Namun, pemulihan tetap diprioritaskan untuk fasilitas air minum seperti SPAM Waemese di Labuan Bajo serta jaringan irigasi yang mengalami kerusakan ringan.
“Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat. Konektivitas dan layanan dasar yang terdampak harus dipulihkan secepat mungkin,” tambah Menko AHY.
Pemerintah memastikan bahwa langkah pemulihan akan terus berlanjut hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi seusai kondisi darurat terlewati. Proses pembangunan kembali sarana umum maupun permukiman warga nantinya dipastikan mengusung standar ketahanan bencana yang lebih kuat agar aman dari potensi ancaman di masa mendatang.*
