PALU, CS – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui Wakil Walikota,=Imelda Liliana Muhidin menegaskan Pemkot akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Imelda usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual, Senin (7/9/2026).
Imelda mengatakan pengendalian inflasi di Kota Palu akan terus dilakukan melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama perangkat daerah teknis dan para pemangku kepentingan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan masyarakat tetap terjaga serta harga komoditas strategis berada pada tingkat yang terjangkau.
“Pemantauan akan terus dilakukan terhadap perkembangan harga dan pasokan komoditas strategis, sekaligus mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan,” ujar Imelda.
Menurutnya, pemantauan secara berkala diperlukan untuk mengantisipasi potensi gejolak harga yang dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat.
Pemkot Palu juga akan memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait guna merespons berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi harga dan pasokan komoditas di daerah.
Rakor tersebut diikuti Imelda dari ruang kerja Wakil Wali Kota Palu. Turut hadir Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Palu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Palu, Pengadilan Negeri Palu, serta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mengendalikan inflasi.
Tito menyebut pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan, termasuk dalam memantau perkembangan harga, pasokan dan kondisi perekonomian daerah.
Sejumlah faktor yang berpotensi mendorong inflasi turut menjadi perhatian dalam rakor, di antaranya keterbatasan pasokan barang, gangguan distribusi komoditas, peningkatan jumlah uang beredar, perubahan suku bunga, serta tingginya harga pupuk bersubsidi yang dapat meningkatkan biaya produksi pertanian.
Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain mempercepat penyerapan APBD secara tepat sasaran, meningkatkan efektivitas birokrasi, menjaga stabilitas keamanan, memperkuat konektivitas dasar, mengoptimalkan sektor unggulan daerah, serta melakukan pemantauan harga komoditas secara rutin.
Imelda menegaskan Pemkot Palu akan terus menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar upaya pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif.
Dengan koordinasi dan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemkot Palu berharap stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat dapat tetap terjaga, sekaligus mendukung ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. *
