POSO, CS – Ketua Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai Kabupaten Poso, Muhaimin Yunus Hadi, menegaskan bahwa hearing yang digelar oleh DPRD Kabupaten Poso bersama Forum Solidaritas Masyarakat Cinta Damai dan Kondusif dinilai ilegal.

Menurut Muhaimin, Forum Solidaritas tersebut tidak pernah terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Poso, sehingga aktivitas mereka patut dipertanyakan.

“Kami meminta Polres Poso untuk menindak tegas forum tersebut, karena mereka telah membuat legalitas yang tidak berdasar,” ujar Muhaimin, di Poso, Kamis 24 Oktober 2024.

Muhaimin juga menilai bahwa kehadiran anggota Forum Solidaritas dalam hearing DPRD justru dapat memperkeruh situasi di Kabupaten Poso.

Ia menekankan bahwa Pj Bupati Poso, Yasin Mangun, yang telah dilantik resmi oleh Mendagri dan mendapat dukungan Gubernur Sulteng, ditolak oleh forum tersebut.

“Saya menduga ada sosok petahana di balik aksi Forum Solidaritas ini, yaitu Verna Inkriwang. Aksi yang mereka lakukan sangat kental dengan kepentingan politik,” ujar Muhaimin.

Muhaimin menyoroti kebijakan Pj Bupati yang berupaya menjaga netralitas, yang dinilainya menjadi alasan bagi pihak petahana untuk merasa terganggu.

Ia menduga aksi tersebut merupakan bagian dari skenario politik yang didalangi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar terkait pemilihan bupati mendatang.

Lebih jauh, Muhaimin juga mempertanyakan legalitas hearing yang digelar di DPRD Poso, mengisyaratkan adanya kemungkinan pengaturan dari pihak legislatif setempat.

“Hearing ini seharusnya tidak terjadi karena legalitas Forum Solidaritas tersebut tidak jelas,” pungkasnya. **