PALU, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) memperkuat ketahanan digital masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Generasi muda dinilai menjadi salah satu kelompok yang rentan terpapar paham ekstremisme karena penyebarannya dapat berlangsung cepat melalui ruang digital.
Pesan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Dr. Rusmiadi, dalam Sosialisasi dan Inisiasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2026-2029, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (8/9/2026).
Menurut Rusmiadi, ruang digital kini menjadi salah satu jalur yang memungkinkan penyebaran intoleransi, ujaran kebencian, disinformasi hingga propaganda yang berpotensi mendorong tindakan kekerasan.
“Penyebaran dapat berlangsung dengan cepat melalui ruang digital dan dapat menyasar berbagai kelompok masyarakat, khususnya generasi muda,” ujarnya.
Karena itu, pencegahan perlu dilakukan dengan memperkuat kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang diterima di ruang digital. Upaya tersebut juga harus dibarengi pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, peningkatan toleransi serta penguatan ketahanan masyarakat.
Rusmiadi mengingatkan agar langkah pencegahan dilakukan sebelum muncul tindakan kekerasan.
“Jangan tunggu sampai terjadi tindakan kekerasan,” tegasnya.
Ia juga meminta pelaksanaan RAN-PE 2026-2029 tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Menurutnya, program tersebut harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret yang dapat dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan.
Forum tersebut, kata dia, perlu menghasilkan rencana kerja yang jelas, pembagian peran antarlembaga, serta mekanisme koordinasi dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dari tingkat pusat hingga daerah.
“Kami optimis Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, toleran, dan terbebas dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” pungkasnya.
Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Foundation dan LIBU Perempuan.
Kegiatan diikuti peserta dari Kesbangpol, Kanwil Kementerian HAM Sulteng, Polda Sulteng, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). *
