Kolaboratif Dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan Stunting

Tina Paratea (kanan), membawakan materi di kampanye percepatan penurunan stunting momentum strategis KIE Internasional kepada kelompok atau komunitas, di Salah satu kafe di Kota Palu, Senin 6 Mei 2024. (FOTO : channelsulawesi.id)

PALU, CS – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan Kampanye percepatan penurunan stunting momentum strategis Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Internasional kepada kelompok atau komunitas, di Salah satu kafe di Kota Palu, Senin 6 Mei 2024.

Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan rapat penilaian calon penerima penghargaan bagi Babinsa Tingkat Provinsi Sulteng, atas dukungan dan prestasi dalam implementasi program Bangga kencana dan percepatan penurunan stunting melalui kegiatan Momentum bersama TNI.

Bacaan Lainnya

Kegiatan itu menghadirkan dua pemateri. Riswanto Buhan, dari KOREM 132 Tadulako, membawakan materi Pedoman penghargaan bagi Babinsa Tahun 2024, dan Tina Paratea, dari Satgas Stunting Perwakilan BKKBN Sulteng, membawakan materi kerjasama dalam penguatan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulteng Tahun 2024.

Baca Juga :  PAD Kota Palu Turun, DPRD Minta RAPBD 2021 di Rasionalisasi

Pada kesempatan itu, Riswanto Buhang menyampaikan, bagi pemangku kepentingan yang melaksanakan kegiatan penangulangan stunting di daerah terpencil, agar melakukan koordinasi dengan Babinsa.

“Bisa ke Kodim atau ke Korem, agar kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN atau OPD kabupaten/kota, itu bisa lancar kegiatannya. Artinya kita terjadi kolaboratif agar tidak melaksanakan kegiatan yang tujuannya sama tapi mainnya masing-masing,” katanya.

Kemudian kata Riswanto, untuk melaksanakan program harus terjadi sinergitas antar instansi, dan koordinasi melekat secara prosedural. Karena menurutnya, Babinsa memiliki wilayah yang cukup luas. Satu Babinsa sampai membawahi tiga desa.

Baca Juga :  Kepala BKKBN Kunjungi Wakil Ketua MPR RI Bahas Percepatan Pencegahan Stunting

“Kalau di wilayah itu tidak di cover oleh Babinsa, itu bukan berarti Babinsa tidak bisa. Tapi karena memang tidak ada koordinasi dari instansi terkait yang melibatkan masyarakat untuk kesehatan. Padahal, kalau koordinasinya bagus, kami bisa menyiapkan sarana tempat untuk kegiatannya, sebagai Babinsa di wilayah itu merupakan tanggungjawab untuk membantu pemerintah daerah, dan itu gunanya koordinasi melekat secara prosedural ini,” terangnya.

Dikesempatan yang sama, Tina Paratea, yang membawakan materi kerjasama dalam penguatan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulteng Tahun 2024, mengatakan bawwa, target yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulteng untuk percepatan penurunan stunting Tahun 2024 ada tiga kategori.

Pertama, 22,5 persen. Menurutnya, target ini cukup besar dan ini bisa dilakukan dengan persepsi bahwa di skenario pertama ini dilakukan upaya percepatan penurunan stunting dengan biasa tanpa ada kerjasama di dalamnya.

Baca Juga :  6,63 persen Warga Kota Palu Masuk Kategori Miskin, Fraksi PKB Minta OPD Kerja Solid

Target dua, sebesar 20 persen, dan itu dilakukan dengan adanya konvergensi di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Tiga, sebesar17,3 persen,  itu dilakukan dengan konsep yang dikenal dengan out of the box.

“Itu dilakukan di masing-masing OPD, dengan sisitem konvergensi, dan memastikan kegiatan antar OPD itu bisa berjalan dengan baik. Ini target yang ada di kita,” katanya.

Kemudian, Tina juga memaparkan prevalensi stunting yang baru di rilis oleh Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) di tanggal 25 April 2024.

Dia berharap, seluruh komponen yang ada, baik BKKBN, OPD dan mitra terus bersinergi dengan baik, dalam penanggulangan stunting di Sulteng. Agar target yang diharapkan bisa tercapai. **

Pos terkait