PALU, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menunjukkan komitmen serius dalam melawan kekerasan berbasis gender dengan mengapresiasi peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 2024.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina Wismadewa, di Restoran Kampung Nelayan, Kota Palu, Sabtu 30 November 2024.
Kegiatan yang diinisiasi oleh organisasi Libu Perempuan Sulteng ini mengusung tema “Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan.” Tema tersebut menjadi seruan kolektif untuk melindungi perempuan, memenuhi hak-hak korban, dan mengakhiri berbagai bentuk kekerasan berbasis gender.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, yang disampaikan oleh Sekdaprov Sulteng, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai momentum refleksi.
“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengapresiasi kegiatan ini. Ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat komitmen kita dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan di segala bentuknya. Realitas menunjukkan, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi isu serius di masyarakat kita,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi kaum perempuan. Menurutnya, seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, harus bersinergi membangun program-program yang melindungi dan memberdayakan perempuan.
“Saya mengajak semua pihak untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif, di mana suara perempuan didengar dan dihargai,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyerukan agar momentum peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini menjadi pemicu tindakan nyata. Ia mengajak masyarakat untuk menyuarakan penolakan terhadap kekerasan, mendukung korban, dan berkomitmen menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.
Dialog ini dihadiri oleh Direktur Libu Perempuan Sulteng, perwakilan UN Women, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu, serta mitra kerja lainnya.
Semua pihak diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi untuk menghasilkan solusi konstruktif dalam mengatasi kekerasan berbasis gender di Sulteng.
“Semoga dialog ini menjadi langkah awal untuk perubahan yang signifikan,” tutup Gubernur melalui Sekdaprov. **
