PALU, CS – Komisi II DPR RI menyoroti lemahnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025).
Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut lebih dari 70 persen BUMD di provinsi ini masuk kategori tidak sehat, baik dari sisi manajemen maupun struktur pembiayaan.
Kunjungan ini diterima langsung oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, yang didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, serta dihadiri oleh para bupati, wakil bupati, dan pejabat daerah se-Sulteng, termasuk para kepala BUMD.
“BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal, apalagi saat fiskal daerah tertekan akibat refocusing anggaran nasional. Tapi sayangnya, banyak BUMD belum menunjukkan kinerja optimal,” kata Rifky.
Ia menekankan perlunya keberanian dari pemerintah daerah dalam melakukan restrukturisasi dan diversifikasi usaha BUMD.
“Bahkan usaha jasa air bersih pun belum digarap maksimal. Kita harus evaluasi cost-benefit dan dorong profesionalisme manajemen,” tambahnya.
Dikesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid dalam paparannya mengakui tantangan tersebut, namun juga menekankan langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Pemprov, termasuk efisiensi anggaran untuk membiayai program prioritas seperti Berani Cerdas (pendidikan gratis) dan Berani Sehat (capaian UHC 80%).
Anwar juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, pelimpahan kewenangan teknis birokrasi ke daerah, serta komitmen untuk menyelesaikan konflik agraria melalui jalur musyawarah atau hukum, jika diperlukan.
Di akhir kunjungan, Komisi II menyatakan dukungannya terhadap upaya reformasi tata kelola BUMD dan BLUD, serta mendorong percepatan regulasi melalui Permendagri baru agar pengawasan terhadap BUMD lebih tegas dan tidak bersifat politis.
Editor : Yamin
