PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid mewaspadai potensi lonjakan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) memasuki September 2026.
Kekhawatiran itu menyusul kondisi kekeringan yang mencapai puncaknya pada Agustus dan berkorelasi dengan meningkatnya kejadian karhutla di sejumlah wilayah.
Hal tersebut disampaikan Anwar saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla dan Kekeringan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (31/8/2026).
Anwar mengatakan, berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulteng, sejumlah wilayah telah menjadi konsentrasi penanganan karhutla dan kekeringan hingga 28 Agustus 2026.
Kejadian karhutla tercatat tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Di Kota Palu, salah satu kejadian terjadi di kawasan Poboya dengan luas lahan terbakar sekitar satu hektare.
Sementara di Kabupaten Tojo Una-Una, sejumlah desa terdampak karhutla. Bahkan, terdapat lokasi dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 83 hektare.
Karhutla juga tercatat terjadi di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, dan Buol.
Menurut Anwar, kondisi kekeringan memiliki hubungan erat dengan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” kata Anwar.
Karena itu, Gubernur meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan memasuki September. Ia tidak ingin tren peningkatan kejadian karhutla pada Agustus kembali terjadi, bahkan mengalami lonjakan pada bulan berikutnya.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegasnya.
Anwar mengatakan, meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah, kewaspadaan tetap harus dipertahankan. Sebab, kondisi kekeringan di beberapa daerah masih berpotensi berlangsung.
“Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan langkah yang lebih masif dan terkoordinasi. Pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait diminta memperkuat sinergi untuk mencegah meluasnya dampak kebakaran.
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan sehingga tidak meluas kerusakan yang ditimbulkan,” ujarnya.
Sebelum rakor digelar, Anwar menyebut telah berkoordinasi dengan unsur Forkopimda, termasuk Pangdam, Kajati, dan Kapolda, untuk merumuskan langkah bersama menghadapi ancaman karhutla.
“Langkah-langkah yang sudah kita lakukan baik di tingkat kabupaten kota bisa lebih sinergi lagi sehingga kita bisa mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar yang terjadi akibat kebakaran hutan ini,” katanya.
Rakor tersebut kemudian dilanjutkan dengan arahan dan paparan dari unsur terkait sebagai bagian dari penyusunan langkah penanganan karhutla dan kekeringan di Sulawesi Tengah.
Pemerintah Provinsi Sulteng berharap sinergi lintas sektor dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah meluasnya dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan. *
