JOMBANG, CS – Pemerintah terus memacu langkah efisiensi anggaran negara melalui pembenahan besar-besaran di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebanyak 700 perusahaan plat merah yang tidak produktif dan terus mencatatkan kerugian diproyeksikan bakal resmi ditutup hingga 31 Desember 2026.
Langkah ini diambil setelah pemerintah berhasil membubarkan 290 BUMN bermasalah dalam rentang waktu kurang dari dua tahun terakhir. Penutupan ratusan entitas tersebut diklaim mampu memangkas pengeluaran rutin negara hingga Rp50 triliun, terutama dari pangkasan biaya overhead seperti honorarium serta gaji dewan direksi dan komisaris.
Prabowo Subianto menyampaikan langsung arah kebijakan tersebut saat menghadiri acara penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
“Dalam kurang dua tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN,” tegas Prabowo.
Melalui penataan ulang lini bisnis negara ini, pemerintah menargetkan jumlah BUMN nantinya tersaring hingga tersisa sekitar 200 sampai 250 perusahaan saja. Pemangkasan lanjutan terhadap 700 BUMN merugi hingga akhir tahun ini diharapkan mampu memberikan tambahan penghematan kas negara hingga Rp100 triliun.
Secara keseluruhan, strategi pengetatan anggaran di berbagai instansi pemerintah ditargetkan bisa mengamankan dana antara Rp200 triliun hingga Rp300 triliun per tahun. Anggaran hasil efisiensi operasional tersebut bakal dialihkan untuk membiayai berbagai program kerja prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.
Langkah rasionalisasi struktur BUMN dan penghematan nasional ini sekaligus menjadi strategi utama pemerintah untuk menekan ketergantungan terhadap penarikan pinjaman luar negeri, sembari tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi masuknya investasi produktif.*
