INGGRIS, CS – Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyatakan keyakinannya bahwa aliansi internasional mampu membuka kembali akses Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan perbedaan sikap dengan Amerika Serikat.
Dalam wawancara di program “Face the Nation” milik CBS News, Rutte menegaskan bahwa sebanyak 22 negara kini tengah berkoordinasi untuk mengamankan jalur strategis tersebut. Negara-negara itu terdiri dari anggota NATO serta mitra seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Bahrain, dan Uni Emirat Arab.
Menurut Rutte, inisiatif multinasional tersebut dipimpin oleh Inggris di bawah kepemimpinan Keir Starmer. Meski demikian, ia menegaskan bahwa detail operasional tidak dapat diungkap ke publik karena alasan keamanan.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Gangguan terhadap kawasan ini berpotensi memicu gejolak besar pada pasar energi global.
Rutte juga meminta pemahaman dari pemerintah Amerika Serikat terkait lambatnya respons negara-negara Eropa. Ia menjelaskan bahwa sekutu tidak diberi informasi lebih awal mengenai Operasi Epic Fury yang diluncurkan pada 28 Februari lalu, demi menjaga kerahasiaan strategi.
“Amerika Serikat telah merencanakan ini selama berminggu-minggu. Demi keamanan, mereka tidak bisa membagikan rencana tersebut karena dapat mengurangi efektivitas serangan awal,” ujar Rutte.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Presiden Donald Trump dan negara-negara sekutu di Eropa. Trump secara terbuka mengkritik NATO atas sikapnya yang dinilai tidak cukup mendukung dalam konflik dengan Iran.
Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut NATO tidak akan berarti tanpa Amerika Serikat. Ia juga menuding negara-negara Eropa enggan terlibat langsung dalam upaya membuka Selat Hormuz, meski terdampak oleh kenaikan harga minyak.
Situasi ini mencerminkan tantangan baru bagi NATO dalam menjaga soliditas internal di tengah konflik global yang kian kompleks. Upaya pengamanan Selat Hormuz pun menjadi ujian penting bagi koordinasi aliansi dan mitra internasional dalam menjaga stabilitas energi dunia. *
