JAKARTA, CS – Penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sepanjang 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan mencapai sekitar Rp17,35 triliun.

Tingginya kasus dan biaya pelayanan tersebut mendorong BPJS Kesehatan memperkuat transformasi layanan jantung melalui pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan ini menempatkan hasil kesehatan (health outcomes) dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta.

“Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko. Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” kata Pujo, Rabu (16/9/2026).

Menurut Pujo, keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membiayai pelayanan kesehatan, tetapi juga kemampuan memastikan pelayanan tersebut menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Penguatan layanan jantung dilakukan sejak tingkat FKTP melalui upaya promotif dan preventif. Langkah tersebut mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta dengan risiko tinggi.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian faktor risiko sejak tingkat layanan kesehatan dasar sehingga kebutuhan pelayanan jantung dapat diantisipasi lebih awal.

Sementara di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization.

“Di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization,” jelas Pujo.

BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung dari indikator proses menuju indikator outcome.

Indikator yang dipantau mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, serta efisiensi sistem rujukan.

“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.

Tingginya pemanfaatan layanan jantung juga terlihat di Rumah Sakit Tingkat II Dustira. Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, pihaknya telah melayani 975 pasien catheterization laboratory (cathlab), yang seluruhnya merupakan peserta JKN.

“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.

Menurut Muchlas, pelayanan kesehatan merupakan proses yang berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara konsisten.

Ia mengatakan pelayanan kepada pasien tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga harus aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Sementara itu, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, yang mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, mengatakan pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi.

Menurut Tri, kemudahan akses, kecepatan layanan, serta kualitas pelayanan juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujar Tri.

Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN.

Menurutnya, tingginya kasus penyakit jantung perlu direspons melalui penguatan upaya promotif dan preventif, termasuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat.

“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” ucap Timbul.

Timbul juga menilai Program JKN perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi melalui penerapan pendekatan Value-Based Health Care yang berbasis outcome.

Baginya, penguatan layanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyediakan pelayanan ketika peserta sudah sakit, tetapi juga bagaimana mencegah risiko penyakit dan memastikan peserta memperoleh hasil kesehatan yang optimal.

Dengan pendekatan tersebut, penguatan layanan jantung dalam Program JKN diarahkan tidak hanya pada peningkatan akses pelayanan, tetapi juga pada mutu layanan, pencegahan faktor risiko, keselamatan pasien, serta hasil kesehatan yang dicapai peserta. **