BANJARBARU, CS – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penindakan hukum ini berjalan seiring dengan memburuknya kualitas udara di wilayah Kota Banjarbaru dan sekitarnya yang sempat menyentuh level berbahaya dalam tiga hari terakhir. Selain memproses pelaku individu, aparat kepolisian juga tengah mendalami potensi keterlibatan sejumlah korporasi di area konsesi perusahaan.

Karo Operasional Polda Kalsel, Kombes Eko Irianto, memaparkan bahwa indikasi unsur kesengajaan cukup kuat melatarbelakangi maraknya titik api, terutama saat akhir pekan. Dari hasil pemeriksaan awal, motif pembakaran bervariasi mulai dari upaya sengaja membuka lahan hingga kelalaian saat memusnahkan sampah yang berujung pada meluasnya Kobaran api.

“Saat ini ada lima orang yang telah kita tetapkan sebagai tersangka terkait Karhutla ini. Para tersangka terbukti melakukan pembakaran untuk membuka lahan dan adapula yang tidak sengaja membakar sampah kemudian api meluas. Polda juga tengah menyelidiki keterlibatan sejumlah korporasi terkait kebakaran di areal konsesi perusahaan,” kata Kombes Eko Irianto dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Karhutla di Dinas Kehutanan Kalsel.

Hingga pertengahan September 2026, data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sebanyak 3.220 kejadian karhutla telah melanda hampir seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Total area tanah serta kawasan hutan yang hangus terbakar diperkirakan sudah menembus angka 21.414 hektare. Proses pemadaman di lapangan pun menemui hambatan besar lantaran minimnya jumlah personel serta makin terbatasnya pasokan air akibat kemarau panjang.

Kondisi tersebut memicu kabut asap pekat yang memperburuk mutu udara secara signifikan. Pemantauan Stasiun Klimatologi Kalsel menunjukkan konsentrasi partikulat PM2.5 berada pada rentang kategori Sedang hingga Berbahaya. Lonjakan terparah umumnya berlangsung dini hari hingga pagi jam 03.00 sampai 08.00 WITA, dengan puncak konsentrasi PM2.5 mencapai 925.3 µg/m³ di kawasan Banjarbaru.

Krisis lingkungan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurafiq, mendesak penegakan hukum secara tegas dan penataan ruang kembali di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Maluka dekat Bandara Syamsudin Noor. Lahan gambut berukuran ribuan hektare di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat alih fungsi lahan dan kebakaran yang berulang.

“Jika tidak ada upaya serius dalam penegakan aturan maka setiap tahun kita akan mengalami karhutla saat kemarau dan banjir saat musim hujan. Ini karena ribuan hektare gambut di kawasan tersebut sudah rusak parah dan hingga kini masih terbakar,” tegas Hanif Faisol Nurafiq.

Area gambut zona Pengayuan di Banjarbaru Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu titik yang paling sulit dipadamkan. Ketiadaan sumber air alami di lokasi tersebut membuat tim gabungan harus bekerja ekstra keras untuk melokalisasi kobaran api.*