MOROWALI, CS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali dalam penyediaan dan pemanfaatan data untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.
Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara TKPKD dan BPS Kabupaten Morowali yang berlangsung di Aula Kantor Bappelitbangda Morowali, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan dibuka Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas dan dihadiri Kepala Bappelitbangda Morowali Hasyim, Kepala BPS Kabupaten Morowali, sejumlah pimpinan OPD terkait serta tamu undangan lainnya.
Iriane mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas data yang digunakan pemerintah daerah dalam merencanakan sekaligus mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, data hasil validasi dan pemutakhiran di lapangan perlu diolah secara terarah dan sistematis agar mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.
“Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memastikan proses validasi dan pemutakhiran data dilakukan dengan baik. Hasil verifikasi dan pemutakhiran di lapangan selanjutnya dapat diolah oleh BPS sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat,” ujar Iriane.
Ia menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala. Hal itu diperlukan untuk menyesuaikan data pemerintah dengan kondisi masyarakat terkini, termasuk apabila terjadi perubahan kondisi penduduk.
“Dengan adanya kerja sama ini, pemanfaatan data ke depan dapat dilakukan secara lebih terarah, sehingga kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan benar-benar berdasarkan data yang valid dan sesuai kondisi di lapangan,” jelasnya.
Iriane berharap sinergi Pemkab Morowali dan BPS terus diperkuat sehingga data yang tersedia dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Morowali Hasyim mengapresiasi kerja sama tersebut. Ia mengatakan, sinergi dengan BPS akan ditindaklanjuti agar data yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan terus ditindaklanjuti, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Hasyim menyebut, salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.
Karena itu, menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan.
“Daerah dapat dikatakan berhasil apabila angka kemiskinan dapat terus ditekan dan menurun setiap tahunnya. Untuk itu, data yang akurat sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan,” tambahnya.
Penandatanganan MoU tersebut menjadi bentuk komitmen bersama Pemkab Morowali dan BPS dalam mendukung penyediaan, validasi, pemutakhiran, serta pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Morowali.
Reporter: Murad
