MOROWALI, CS – Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Bungku Barat (HIPPMA BB) mendesak PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) bertanggung jawab atas insiden kerja yang menewaskan seorang pekerja di kawasan industri Topogaro, Kabupaten Morowali.
Organisasi mahasiswa itu juga meminta Pemerintah Kabupaten Morowali memperketat pengawasan terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh kawasan industri.
Ketua Umum HIPPMA BB, Rahmat Hidayat, mengatakan peristiwa tersebut tidak boleh dipandang sebagai musibah semata, melainkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem K3 yang diterapkan perusahaan.
“Nyawa buruh tidak boleh dianggap sebagai konsekuensi biasa dari aktivitas industri. Setiap korban jiwa harus menjadi alarm keras bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem keselamatan kerja yang diterapkan. Kami meminta PT IHIP tidak hanya menyampaikan belasungkawa, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab yang nyata kepada korban dan keluarganya,” tegas Rahmat, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, pesatnya investasi di Kabupaten Morowali harus berjalan beriringan dengan komitmen kuat dalam melindungi keselamatan tenaga kerja. Ia menilai aspek keselamatan merupakan hak dasar setiap pekerja yang tidak boleh diabaikan.
Selain meminta pertanggungjawaban perusahaan, HIPPMA BB juga mendesak PT IHIP membuka hasil investigasi insiden tersebut secara transparan kepada publik. Perusahaan diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar K3, mulai dari sistem pengawasan, prosedur operasional, hingga mekanisme mitigasi risiko di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang.
HIPPMA BB juga meminta Pemerintah Kabupaten Morowali mengambil langkah tegas dengan memperkuat pengawasan terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Morowali untuk menunjukkan keberpihakannya kepada keselamatan pekerja. Pemerintah harus hadir sebagai pengawas yang tegas, bukan sekadar menjadi pihak yang menerima laporan setelah insiden terjadi. Keselamatan buruh harus menjadi perhatian utama, dan perusahaan yang lalai wajib diberikan teguran serta evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Rahmat.
Ia menambahkan, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan seluruh perusahaan mematuhi standar keselamatan kerja. Menurutnya, lemahnya pengawasan hanya akan membuka peluang terulangnya kecelakaan kerja yang kembali memakan korban.
“Morowali tidak boleh hanya dikenal sebagai daerah tujuan investasi, tetapi juga harus dikenal sebagai daerah yang mampu menjamin keselamatan dan hak-hak para pekerjanya. Jangan sampai nyawa buruh terus menjadi korban akibat lemahnya pengawasan dan minimnya evaluasi terhadap sistem keselamatan kerja,” tutupnya.
HIPPMA BB berharap insiden tersebut menjadi perhatian serius seluruh pihak, baik perusahaan, pemerintah maupun instansi terkait, agar perlindungan terhadap pekerja benar-benar menjadi prioritas di tengah pesatnya perkembangan industri di Kabupaten Morowali.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan HIPPMA BB maupun insiden kerja tersebut.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Humas PT IHIP, Hasrul, namun belum mendapat respons. Redaksi akan memuat klarifikasi atau tanggapan resmi dari pihak perusahaan pada pemberitaan selanjutnya setelah diterima.
Reporter: Murad
